Wednesday, January 3, 2018

Ingat! Sweeping (Penggrebekan Toko Obat) Itu Ranah Polisi dan BPOM, Bukan Ormas

Ngatain - Entah apa yang ada di pikiran beberapa oknum Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI), hingga nekat melakukan kegiatan main hakim sendiri. Pasalnya, pada Rabu (27/12/2017), mereka melakukan penggrebekkan toko obat yang diduga melakukan penjualan obat keras "daftar G" dan obat kadaluarsa di Pondok Gede

[caption id="attachment_648" align="alignnone" width="660"] http://news.liputan6.com/read/3212456/gerebek-toko-obat-di-bekasi-oknum-fpi-jadi-tersangka[/caption]

Tindakan beberapa anggota FPI itu jika dilihat dari sisi kemanusiaan, memang memiliki tujuan yang cukup baik, yaitu meminimalisir keresahan masyarakat, mengingat peredaran obat itu dipercaya masyarakat sebagai penyebab banyaknya aksi tawuran serta kriminalitas yang dilakukan anak-anak muda di Pondok Gede.

Namun demikian, perilaku bak Robin Hood itu sejatinya tetap menyalahi aturan hukum yang berlaku, karena tidak sepantasnya ormas melakukan kegiatan main hakim sendiri. Memang benar bahwa masyarakat memiliki peran dalam penegakan hukum, tapi hal itu hanya sebatas memberikan informasi kepada pihak yang berwajib jika ada persoalan kamtibmas di wilayahnya.

Penggrebekan toko obat yang dilakukan oleh FPI dan LPI tidak memiliki dasar hukum, karena Ormas tidak mempunyai payung hukum untuk mengambil tindakan hukum. Ormas dibentuk dengan tujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tidak boleh main hakim sendiri.

Pengawas Obat dan Makanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagaimana yang tertera dalam pasal 4 Bagian Kewenangan BPOM, yaitu melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Polri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa Polri bersifat bantuan dan melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan fungsinya

Oleh karena itu, jika mendapati hal-hal yang mencurigakan dan bertentangan dengan undang-undang, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada pihak berwajib, dan tidak main hukum sendiri. Indonesia adalah Negara Hukum, jadi taat Hukum itu wajib. (Arl)
banner
Previous Post
Next Post

0 comments: